Jawa Barat, Tapak News - Dugaan skandal pengadaan sarana dan prasarana (Sarpras) alat olahraga di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Indramayu tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang seharusnya menyediakan barang baru tersebut diduga menyimpang karena barang yang dikirim merupakan peralatan bekas, yang secara prosedur sangat mencederai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kecurigaan semakin menguat karena penyedia barang dikabarkan merupakan oknum dari unsur Relawan Pemenang Pilkada Indramayu 2024. Ironisnya, meski diduga menabrak prosedur E-Katalog, anggaran untuk pengadaan barang bekas tersebut dikabarkan telah dicairkan sepenuhnya oleh pihak dinas pada Desember 2025 lalu.
Kepala Dinas Pariwisata (Kadispara) Indramayu, Ahmad Syadali hingga kini memilih bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasi. Tidak ada jawaban tegas mengenai kebenaran pengiriman barang bekas maupun rincian nilai anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek yang diduga bermasalah tersebut. Di tengah panasnya isu ini, kabar mengejutkan menyebutkan bahwa sang Kepala Dinas berencana mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini memicu spekulasi di tengah publik apakah niat mundur tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atau justru upaya menghindari pusaran kasus yang mulai terendus.
Salah satu aktivis, Hatta, kini mendesak adanya transparansi dan tindakan tegas dari pihak berwenang. Sikap diam Pengguna Anggaran (PA) di tengah isu keterlibatan relawan politik dalam proyek fisik ini menjadi sinyal buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih di Indramayu.
