Jawa Barat, Tapak News– Kuasa hukum Wakil Bupati Indramayu, H. Syaifudin, Ruslandi, SH, menegaskan belum ada dasar hukum yang mengharuskan kliennya mundur dari jabatan menyusul penetapan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya desakan publik agar Syaifudin melepaskan jabatannya.
Ruslandi mengatakan, dirinya baru menerima surat kuasa pendampingan hukum dari Syaifudin sekitar satu minggu lalu. Saat ini, tim kuasa hukum masih mempelajari konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, serta sejauh mana keterlibatan kliennya dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut.
"Kami masih menganalisa, mempelajari hal-hal yang disangkakan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Kejati Jawa Barat, dan bagaimana nanti proses-proses yang akan dilalui juga akan kami monitor," ujar Ruslandi, 20/11/2026.
Terkait demonstrasi yang mendesak Syaifudin mundur, Ruslandi menyatakan menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia meminta aksi dilakukan secara tertib dan tidak disertai hasutan.
Menurutnya, jabatan bupati dan wakil bupati merupakan hasil proses demokrasi yang harus dihormati. Ia juga meminta masyarakat menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Ruslandi berpendapat, perkara yang disangkakan kepada Syaifudin berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Indramayu, bukan ketika menjabat sebagai wakil bupati. Atas dasar itu, ia mempertanyakan hubungan antara perkara tersebut dengan tuntutan pengunduran diri dari jabatan eksekutif. .
"Dalam hal ini kesalahan Pak Syaifudin itu pada saat menjadi Ketua DPRD, jadi bukan pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Jadi apa korelasinya terhadap posisi dia sebagai Wakil Bupati," katanya.
Mengenai mekanisme pemberhentian, Ruslandi merujuk Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menjelaskan, pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi berkaitan dengan status terdakwa, bukan semata-mata karena telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia menyebut pemberhentian sementara menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri setelah perkara memasuki tahapan yang ditentukan undang-undang. Sementara pemberhentian tetap berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Jadi tidak ada celah hukum untuk meninggalkan posisi beliau sebagai Wakil Bupati Indramayu. Nanti itu bukan mundur, pemberhentian itu akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ketika status dirinya sudah menjadi terdakwa," tegasnya.
Di sisi lain, desakan terhadap Syaifudin terus disuarakan melalui aksi Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) di rumah dinas wakil bupati pada Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengunduran diri Syaifudin dan mempersoalkan fasilitas jabatan yang dinilai masih melekat meskipun yang bersangkutan sedang menjalani penahanan.
Aksi tersebut juga diwarnai pelemparan bangkai tikus ke area rumah dinas sebagai simbol protes terhadap dugaan korupsi. Massa menilai persoalan yang dihadapi wakil bupati tidak cukup diselesaikan dengan menunggu proses peradilan, tetapi juga perlu dijawab melalui pertanggungjawaban moral dan politik.
Sebelumnya, Bupati Indramayu Lucky Hakim juga menanggapi desakan tersebut. Ia meminta masyarakat mengikuti prosedur hukum dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara wakil kepala daerah memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pernyataan kuasa hukum dan bupati tersebut menempatkan persoalan Syaifudin pada dua ranah berbeda, yakni proses hukum atas dugaan korupsi dan tuntutan akuntabilitas pejabat publik. Secara hukum, penetapan tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah.
