Jawa Barat, Tapak News - Empat Ormas yang cukup berpengaruh di Indramayu menyambangi DPRD setempat membawa tujuannya menyampaikan keluhan dan rasa keberatan masyarakat terkait pelayanan dan rencana penyesuaian harga baru air oleh Perumda Tirta Darma Ayu, Rabu (25/01/2023)

Di depan komisi III DPRD Indramayu, beberapa pengurus organisasi: PP, Penjara, Gibas dan GRIB terlihat masih konsisten dengan pendirian awal mereka untuk tetap menyatakan penolakannya atas rencana kenaikan tarif senilai 30% yang sudah disosialisasikan dan sedianya mulai diberlakukan dalam beberapa hari ke depan yaitu pada awal Februari 2023 oleh BUMD yang memiliki 140  ribu lebih pelanggan tersebut.

Winata dari LSM Penjara, menilai rencana kenaikan tarif 30% merupakan kebijakan yang melukai hati rakyat, khususnya bagi warga yang rumahnya ditempeli stiker "keluarga miskin" sebagai KPM Bansos. Dikritisinya juga kebijakan tarif baru itu masih belum didasari laporan-laporan keuangan yang transparant dan akuntable.

BACA JUGA:Tarif Air Ledeng Indramayu Naik 30%. Oushj Sebut Perumda Pakai "Managemen Sampah"

Disambung Ade Bachtiar yang mewakili Pemuda Pancasila Indramayu, Ia mengingatkan kembali "hal aneh" dari pihak Perumdam yang menyatakan rugi selama 4 tahun berjalan namun begitu mencolok dalam mensponsori berbagai macam kegiatan dan terkesan menghambur-hamburkan uang tanpa terlihat memperbaiki kualitas dan stabilitas distribusi air.

"Dalam momment-moment tertentu, Perumda Tirta Darma Ayu memasang beberapa baliho besar berposter Dirutnya hampir di setiap kecamatan. Ironisnya Perumda mengaku rugi 4 tahun terakhir. Logikanya, kalau rugi 4 tahun ya sudah nggak jalan dong," ujar Ade.

BACA JUGA: Bersiap Tarif Air Ledeng Indramayu Naik 30%. Ini Alasannya.

Menyinggung profesionalitas pelayanan Perumda Tirta Darma Ayu, salah satu pengurus Ormas GIBAS, Darul Ilmi Fajri, menceritakan pengalamannya sendiri atas tagihan yang tiba-tiba membengkak akibat kesalahan petugas pencatat water meter. Disampaikan pula olehnya aduan dari salah satu warga yang dibebani Rp 3 juta atas sambungan pipa perumdam yang bocor.

Pada Audensi yang tidak dihadiri oleh pihak Perumda Tirta Darma Ayu itu, Ormas GRIB diwakili Ketua DPC Indramayu, Toro,  juga meneruskan keluhan warga yang diterimanya yang katanya merasa aneh atas air yang gratis turun dari langit namun dijual begitu mahal. Intinya, katanya, warga umumnya menolak rencana kenaikan tarif air.

Dicatat oleh Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Imron Rosyadi dan Wakil Ketuanya, Ahmad Fathoni serta Nurhayati,  atas semua aspirasi mereka akan menjadi bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perumda Tirta Darma Ayu yang akan dijadwalkan kemudian.

"Secara regulasi, kenaikan tarif menjadi otoritas Perumda dan Bupati sebagai pemegang sahamnya. Perda tidak mengatur harus melalui persetujuan legislatif. Namun secara etika mereka belum menempuhnya, kami belum pernah diberitahu secara resmi soal rencana kenaikan tarif yang sudah disosialisasikan itu", tutur Fathoni.

Akhmad Fathoni berharap RDP nanti bisa dihadiri oleh pihak Perumda Tirta Darma Ayu dan sejumlah OKP yang ada di Indramayu.