Jawa Barat, Tapak News - Maksud dan tujuan baik Bupati Indramayu, Nina Agustina, melalui gelar pasar murah secara serempak di 6 titik lokasi eks kawedanan yang mewakili 31 kecamatan pada 4 Januari lalu, menyisakan permasalahan tersendiri.

Efendi (48), salah satu suplier beras,  mengaku hingga hari ini pihaknya belum mendapatkan pelunasan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu.

"Saya turut serta dalam pengadaan salah satu kebutuhan paket Sembako itu. Waktu itu dalam keadaan darurat dimana beberapa hari Kepala Dinas Jahirin sebelum memasuki masa pensiunnya, Beliau menghubungi dan meminta bantuan saya karena suplier beras yang pertama kali ditunjuknya katanya tiba-tiba menyatakan angkat tangan, tidak bisa menyediakan beras. Akhirnya, Saya pun hadir dan menyediakan 85,771 kg atau 85,7 ton dalam kemasan per 5kg. Namun, hingga hari ini belum lunas padahal pihak Panitia dari kedinasan dibayar kontan oleh pembelinya yaitu masyarakat di lokasi pasar murah", ungkap Efendi mengisahkan, Senin (16/01/2022).

Selain persoalan terkait pembayaran dengan pihak penyedia beras, bazar bersubsidi dalam 20.495 paket berisi beras 5kg, minyak goreng 0,5Kg dan gula pasir 0,5kg seharga Rp.49.500 itu juga menuai beberapa hal yang "mencurigakan" dari balik kegiatan sosial dan upaya pengendalian inflasi daerah tersebut.

Disinyalir oleh Agus Suherman (45), salah satu aktivis dari LSM KPK Nusantara,  telah terjadi pembengkakan harga jual senilai Rp. 10.000,-/ paket.

Menakar nilai subsidi, Agus memperhitungkan secara perbandingan dari harga umum setelah dikurangi nilai CSR Bank BJB dan  gula PG Rajawali, harga setelah subsidi menjadi Rp. 37.000,- per paket.

"Kami dengar dimana kegiatan pasar murah tersebut dibantu dana CSR Bank BJB senilai Rp 522.622.500, atau dengan kata lain mensubsidi Rp. 25.500,- per paket, belum ditambah sumbangan gula dari PG Rajawali 0,5kg itu harga umum ecerannya Rp. 7,500,- maka Idealnya per paket dijual Rp. 39.500,-, sudah termasuk biaya kemasan dan distribusi" ujarnya, Selasa (17/1/2023)

Demikian juga Hatta dari LSM Permak memperhitungkan dalam kapasitas akumulatif, yaitu: Rp. 49.500 dikali 20.495 paket adalah Rp. 1 014.502.500, dan ditambah CSR BJB, Rp. 522.622.500 maka sudah terkumpul dana Rp. 1.537.125.000. Sedangkan untuk belanja beras sebanyak 85,771 Kg seharga Rp.10.500/kg senilai Rp. 900.595.500. Jadi ada sisa Ro. 636. 529.500,- yang sebagian bisa untuk beli minyak goreng karena gulanya gratis dari PG Rajawali, katanya.

"Lalu, berapa belanja 0,5 kg minyak goreng sebanyak 20.495 paket?" tanyanya, Rabu (18/1/2023)

Ia pun mengkalkulasi dalam asumsi harga umum minyak goreng kemasan 0,5 kg seharga Rp 13.000, untuk 20.495 paket adalah Rp. 266.435.000. Maka, Rp. 636. 529.500 dikurangi Ro. 266.435.00 ada selisih Rp. 370.094.500 yang perlu dipertanyakan dan diaudit.

"Jumlah Rp. 370.094.500,- itu setara nilai tambahan subsidi Rp.18.000 per paket sehingga harga produknya bisa menjadi Rp. 31.500/ paket belum biaya kemasan, distribusi, dll. Jika beban kemasan dan operasional kegiatan Rp.8000, per paket, Saya sependepat ada dugaan nilai pembengkakan Rp. 10.000/paket," terang Hatta.

Kedua aktivis tersebut berharap pihak pelaksana kegiatan bisa menjelaskannya ke masyarakat agar tujuan baik bupati tidak tercoreng oleh kegiatan dinas pemerintahan seolah "cari untung" berkedok kegiatan sosial pasar murah.

Didi Ruyadi, Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu sebagai Bendahara Panitia saat dihubungi menyatakan bahwa pihaknya baru saja melunasi kewajibannya terhadap suplier beras.

"Apa yang dikatakan pak Effendi tanggal 16-01-2023 ìtu tidak benar, karena pada tanggal tersebut justru sudah diselesaikan," kata Didi, Senin (16/1/2023)

Namun, katanya, untuk menanggapi dugaan pembengkakan harga, Ia menyarankan agar menghubungi Kabag Perekonomian, Setda Indramayu, Iing Kuswara.

Iing Kuswara sebagai Sekretaris dalam kegiatan pasar murah itu, melalui aplikasi pesan singkatnya menyatakan bahwa berdasarkan hasil rapat hari Rabu, tanggal 21 September 2022 bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli, untuk pengadaan beras dikoordinasikan dengan DKPP Kabupaten Indramayu (Pak. M. Ikhwan Kabid Hortikultura) dan untuk pengadaan minyak dengan Diskopdagin Kabupaten Indramayu (Pak M. Ikhwan).

"Hapunten, adapun tugas sekretaris adalah membantu dalam hal surat menyurat, mencatat hasil rapat (notulen) dan pengarsipan surat musak/surat keluar, untuk lebih jelasnya, mangga agar disampaikan kepada Pak Drs. H. Jahirin selaku Ketua Panitia Pasar Murah dan Koordinator Pengadaan Komoditi tsb. Terima kasih ", tulis Iing, Rabu (18/1/2023)

BACA JUGA: Mencuat Dugaan Korupsi Proyek Pengurugan Tanah Pasar Baru Indramayu 2021.

Sementara Ketua Panitia, Jahirin, diketahu sudah tidak lagi beraktifitas di kantor sebagai Kepala Diskopdagin setelah memasuki masa pensiunnya pada 6 Januari 2023 lalu dan belum memberi keterangan ketika coba dihubungi via nomor Whatsappnya hingga berita ini dimuat.

BACA JUGA: Segini Nilai "Cacat" Mall Pelayanan Publik Indramayu yang Harus Dikembalikan Kontraktornya.