Jakarta, Tapak News - Pemerintah Indonesia mensinyalir adanya perdagangan orang (TPPO) terkait semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayahnya.

Dalam pernyataannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menindak tegas terkait kejahatan perdagangan orang.

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak, yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” kata Jokowi dalam siaran live di saluran Setkab, Jum'at (8/12/2023)

Namun demikian, Jokowi meyakinkan jika pemerintahan saat ini masih akan memberikan bantuan sementara bagi pengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal sambil terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini.

Sebelumnya sejumlah pengamat mendukung rencana pemerintah Indonesia yang akan mengembalikan para pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal. Seorang peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth, mengkhawatirkan persoalan pengungsi Rohingya yang sudah mengganggu akan menambah beban dan memecah konsentrasi aparat keamanan jelang Pemilu.

Merespons masalah ini, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, berharap masih ada semangat solidaritas dan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk menangani pengungsi Rohingya.