Jawa Barat, Tapak News - Sejumlah komentar tajam yang telah didengungkan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi -Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2022, mendapatkan jawaban dan tambahan penjelasan yang dibacakan Sekretaris Daerah Rinto Waluyo mewakili Bupati Nina Dai Bachtiar, 3/04/2023.

Dan dari salah satu tanggapan yang disampaikan Rinto, tidak begitu meleset pandangan fraksi golkar yang telah mensinyalir potensi anggaran tak terserap atau SILPA APBD 2022 yang cukup besar mencapai 420 milyar, diluruskan Rinto dengan jumlah yang berbeda.

"Berdasarkan laporan keuangan daerah, SILPA sebesar 321 milyar rupiah," kata Rinto.

BACA JUGA: Serapan APBD 2021 Tak Capai Target, DPRD Indramayu Minta Penjelasan Bupati

Adapun pertanyaan fraksi golkar terhadap nama Puspawangi pada alun-alun pendopo Indramayu atas hubungan historiografi atau nilai kesejarahannya, dijawab oleh pihak eksekutif tersebut secara filosofis diimbuhi terjemahan lain dari dua kosa kata tersebut.

"Puspawangi, memilki arti bunga dan harum yang mengandung makna keindahan yang memberikan daya tarik dan keselarasan. Alun-alun Puspawangi merupakan simbol kedekatan antara pimpinan dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan daerah,' ucap Rinto.

Kemudian, terhadap 10 program unggulan yang diklaim telah berjalan cukup baik namun justru dihujani pertanyaan bertubi-tubi oleh fraksi golkar beberapa waktu lalu, seperti misalnya program Bersuling (Berjamaah Shubuh Keliling) yang terpantau hanya diikuti oleh sebagian kecil warga dan itu pun hanya beberapa gelintir petugas atau pegawai kecamatan, jawaban yang diuraikan Rinto nyaris tak berbeda dengan deskripsi dari program-program itu sendiri yang biasa tertulis dalam banner dan spanduk-spanduk.

"Program shubuh keliling merupakan program untuk mendekatkan aparatur pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga bisa mendengar apa keinginan masyarakat, keluhan masyarakat dan aspirasi masyarakat, papar Rinto terkesan normatif dan seakan merupakan jawaban sekedar memenuhi agenda formalistik.

Tak terdengar pula tanggapan pihak eksekutif terhadap pandangan fraksi golkar yang merekomendasikan test narkoba melalui rambut kepada seluruh unsur dan aparatur Pemda Indramayu menangkis rumor negatif yang berkembang.

BACA JUGA: Sikapi Isyu Negatif, Fraksi Golkar Indramayu Usulkan Test Narkoba Melalui Rambut

Merespon kritikan pedas fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap indikator makro ekonomi seperti IPM dan nilai pertumbuhan ekonomi yang dinilai sangat rendah dan tertinggal dari kabupaten lain di Jawa Barat, tambahan penjelasan dari pihak bupati mengungkapkan upaya yang sudah dilakukan, di antaranya membuka akses-akses yang menunjang peningkatan minat baca, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Fraksi PKB yang menyinggung nasib BUMD, Rinto mewakili bupati menjabarkan bahwa pihaknya telah melakukan penataan kelembagaan. Sedangkan untuk permasalahan kartu tani dan rendahnya daya serap pupuk bersubsidi, dijelaskannya bahwa pihak pemda telah berupaya untuk melakukan pendampingan penyusunan RDKK kepada para petani.

Tambahan penjelasan kepada fraksi gerindra yang mempertanyakan program Ledig dimana menurut penilaiannya baru 14 desa yang tergolong sebagai desa digital, Pemda mengklaim hampir seluruh desa telah tersentuh jaringan internet untuk program tersebut. Disebutkan Rinto, 133 desa telah memiliki website juga akun medsos. Adapun kritisi atas program desa terang dengan PJU yang dibebankan APBDes, belum terdengar jawaban di Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas LKPJ Indramayu 2022 tersebut.