Jawa Barat, Tapak News - Menanggapi kinerja pemerintah daerah kabupaten Indramayu, termasuk atas 10 program unggulan dalam visi misi Indramayu Bermartabat melalui Nota Penjelasan LKPJ Bupati Indramayu 2022 yang dibacakan langsung oleh Nina Dai Bachtiar dalam Rapat Paripurna DPRD Indramayu pada 27 Maret 2023 lalu, beberapa fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum menyimpulkan atas keseluruhan capaian yang sudah disampaikan oleh bupati tersebut belum mewakili atas realitas yang sebenarnya yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh masyarakat, Rabu (29/03/2023)

Bahkan, Muhaemin, anggota DPRD Indramayu menyentil dengan kalimat yang cukup menohok dari hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan eksekutif yang sudah digariskan oleh peraturan daerah (Perda) dan RPJMD masih sebatas bentuk "pentas ceremonial bernegara". Diucapkan oleh Kader Partai Golkar tersebut  dalam pembacaaan 15 point penting sebagai pandangan fraksinya yang harus menjadi perhatian kepala daerah untuk memperjelas data capaian kinerja dan mensinkronkannya dengan fakta.

BACA JUGA: Dikritik Fraksi-Fraksi, Begini Jawaban Pihak Bupati Indramayu di Rapat Paripurna DPRD

Terhadap realisasi APBD 2022 juga mendapat sorotan dari fraksi golkar yang menengarai anggaran tak terserap atau SILPA dengan potensi senilai 420 milyar di tengah kondisi infrastruktur yang memburuk dan menimbulkan banyak pertanyaan kritis terhadap capaian dari 10 prpgram unggulan yang pernah disampaikan bupati itu.

BACA JUGA: Serapan APBD 2021 Tak Capai Target, DPRD Indramayu Minta Penjelasan Bupati

BACA JUGA: Ini Alasan Rojak Usulkan Tambah Puskesmas Baru di Kecamatan Kroya. Dinkes, Kami Akan Kaji.

Di kesempatan sama juga dikritik atas otorisasi keputusan yang centralistik atau pendelegasian wewenang yang terpusat dan tidak efektif terhadap pelayanan, termasuk wara-wiri  Dirut PDAM juga disinggung.

"Masyarakat terang-terangan melihat ada overlaping Dirut PDAM yang sering muncul dalam kegiatan pemerintahan yang bukan dalam ranah tupoksinya terkait layanan PDAM. Apa sesungguhnya pekerjaan Dirut?" ucap Mehaemin.

Adapun menyikapi kabar-kabar trending dan hangat yang masih berkembang di media sosial yang "cukup mengganggu", khususnya atas isyu liar seputar penggunaan narkoba, Fraksi Golkar merekomendasikan agar seluruh anggota dari unsur pemerintahan baik Bupati, DPRD dan SKPD untuk dilakukan tes narkoba melalui rambut dan DNA ataupun metode klinis lainnya yang memberikan hasil deteksi yang akurat sehingga bisa menjawab dan menepis rumor maupun fitnah.

"Kami berharap niat baik ini dikawal oleh aparat-aparat yang berwenang demi terciptanya pemerintahan yang berintegritas, bersih dan bebas dari narkoba," tandasnya.