Jawa Barat, Tapak.News - Menyikapi kondisi pemerintahan dan pembangunan Indramayu dalam kepemimpinan Nina - Lucky, Aliansi Rakyat Indramayu (ARI) menggelar unjuk rasa dengan memanggul sejumlah atribut bertuliskan, "Hak Angket DPRD Harga Mati, Pulangkan Nina ke Jakarta". Mereka juga menyampaikan 10 point tuntutan tertulis tertuju kepada pihak eksekutif dan legislatif, Selasa (20/9/2022)

Demonstrasi bertajuk "Kesewenang-wenangan Bupati Dalam Menjalankan Roda Pemerintahannya" itu membawa ratusan peserta yang sudah mulai berkumpul semenjak pagi dan mulai bergerak menjelang siang dari GOR Singalodra ke Kantor Bupati Indramayu. Dan di titik ini mereka tidak ditemui oleh siapapun perwakilan dari pihak bupati.

Tak berhenti sampai di situ, sambil mengumandangkan Shalawat Asyghil mereka pun melanjutkan aksinya hingga ke depan gedung DPRD Indramayu.

"Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa asyghili dzolimin bidzolimin" (Ya Allah, berikanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zhalim dengan orang-orang zhalim lainnya - Red)

Secara bergilir para pegiat aksi dalam orasinya mengungkapkan, sepanjang hampir dua tahun terakhir kondisi Pemda Indramayu terasa "tak jelas arah".

"Indramayu mau dibawa kemana?" teriak Hatta, salah satu aktivis .

Mereka menilai, pemerintahan Indramayu saat ini berjalan tanpa bisa membedakan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur, banyak yang lebih penting diabaikan namun yang tak terlalu penting justru didahulukan. Parahnya, menurut mereka, terindikasikan dari rancangan APBD Indramayu 2022 bermuatan rencana peruntukkannya yang tak jelas dan kurang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Berantakan! Soal perijinan saja harus dapat restu dulu dari Bupati, teiak salah seorang Pendemo.

Di tengah terik yang mulai memuncak, para peserta aksi mulai panas dan coba merangsek berusaha masuk ke halaman gedung DPRD usai lantang menyuarakan protesnya tentang biaya kostum dan pelatihan tari topeng yang dibebankan kepada 6001 wali siswa untuk memeriahkan HUT Indramayu pada Oktober nanti. Mereka beramai-ramai mendorong pintu pagar, meminta perwakilan DPRD Indramayu untuk menemuinya dan meminta kesepakatan atas tuntutan mereka.

Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin bergegas menemui massa yang sudah berhasil menjebol pagar.

Mewakili pihak legislatif, Syaefudin mengatakan keprihatinannya jika acara tari topeng biayanya ditanggung keluarga siswa. Namun, katanya, jika terkait kesepakatan atas tuntutan itu, juga atas desakan penggunaan hak angket adalah sebaiknya dirinya harus melalui pembicaraan dahulu dengan seluruh anggota-anggota DPRD.

Sholihin, Masdi, dan Hatta selaku pegiat aksi sempat sesaat berbicara keras, dan enggan ketika dipersilahkan masuk ke gedung DPRD. Mereka bahkan langsung menyinggung penggunaan hak interpelasi yang dinilainya tak diindahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, mereka mengancam akan menggerakkan massa yang lebih besar jika aspirasi mereka diabaikan.

Peserta aksi memaksa, tuntutan mereka pun akhirnya ditandatangani dan disepakati.

Untuk diketahui, sejak beberapa hari sebelumnya, telah muncul surat pemberitahuan demo dari ARI di beberapa grup WA dan Media Sosial yang memuat waktu dan 10 point tuntutan, yaitu :

1. Perizinan/Infrastruktur skala prioritas.

2. Ketidak harmonisan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu

3. Bubarkan Perumda

4. Tegakan reforma agraria.

5. Bayar honor guru madrasah dan Nakes Satgas Covid.

6. Batalkan 6001 penari topeng yang biayanya dibebankan pada wali murid.

7. Batalkan Rancangan APBD yang tidak berpihak pada rakyat.

8. Tolak Marger Sekolah Dasar.

9. Usut dugaan pengondisian proyek APBD

10. Tetapkan SOP Pendustribusian Pupuk.

BACA JUGA: DPRD Indramayu Persoalkan Pengajuan 4M Lebih Festival Mangga 2023 Tanpa Rincian

BACA JUGA: Serapan APBD 2021 Tak Capai Target, DPRD Indramayu Minta Penjelasan Bupati

BACA JUGA: Peringati Hari Anti Korupsi, PERMAK Kritik Tajam Kondisi Indramayu di Depan Perwakilan Forkopimda.

BACA JUGA: Kejari Indramayu Apresiasi Langkah Permak Laporkan Dugaan Korupsi dan Proyek Mangkrak.

BACA JUGA: Mencuat Dugaan Korupsi Proyek Pengurugan Tanah Pasar Baru Indramayu 2021.